11 Tuntutan Gerakan Amarah Rakyat Guncang DPRD SUKABUMI
SUKABUMI — Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Amarah Rakyat Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di tiga titik strategis: Polres Sukabumi Kota, Balai Kota Sukabumi, dan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Senin (1/9). Aksi yang semula berlangsung kondusif berubah ricuh saat massa hendak membubarkan diri di halaman DPRD. Lemparan botol air mineral ke arah aparat memicu ketegangan, membuat situasi tak terkendali.
Ketua PC PMII Kota Sukabumi, Bahrul Ulum, menyebut kericuhan hanya berlangsung singkat dan tidak mengganggu substansi aksi. Ia menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi rakyat atas berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Dalam aksinya, massa melayangkan 11 tuntutan kepada DPR RI, Presiden, Polri, dan Pemerintah Daerah. Di antaranya: pencopotan Kapolri atas tindakan represif aparat, investigasi independen atas tragedi 28 Agustus yang menewaskan Affan Kurniawan, serta reformasi struktural Polri agar kembali pada fungsi utama melindungi rakyat. Mereka juga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan percepatan pembahasan RUU Transportasi Online sebagai bentuk keberpihakan terhadap pekerja daring.
Kritik tajam juga diarahkan kepada Wali Kota Sukabumi yang dinilai tidak menunjukkan empati atas tragedi kemanusiaan. Massa menyoroti kebijakan hiburan dan kenaikan tunjangan pejabat melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) di tengah gelombang kemiskinan dan duka korban. “Alih-alih doa bersama, Pemkot justru berpesta. Ini menampar rasa keadilan publik,” ujar Bahrul.
Menurutnya, tragedi 28 Agustus adalah cermin krisis moral dan kepemimpinan. Ia menyebut DPR RI gagal menjadi penyalur aspirasi rakyat, pemerintah pusat abai, dan aparat bertindak represif. “Negara harus kembali ke rakyat, dan pemimpin kembali ke hati nurani,” tegasnya.
Gerakan Amarah Rakyat Sukabumi menyerukan solidaritas nasional. “Luka Sukabumi adalah luka bangsa. Hanya keberpihakan nyata negara yang bisa menyembuhkannya,” cetusnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menyatakan bahwa seluruh aspirasi telah dicatat dan akan dikaji lebih lanjut. “Semua tuntutan akan kami pelajari, termasuk soal tunjangan DPRD. Tidak bisa dijawab spontan karena ada mekanisme dan konsekuensinya,” ujarnya singkat sebelum meninggalkan wartawan.(bam/t)
