Perkuat Koordinasi: Bupati Sukabumi Ajak Jajaran Wilayah II dan III Sinergi Demi Percepatan Pembangunan
renjaninews.id, CIKEMBAR – Upaya percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Sukabumi diperkuat melalui kegiatan Sinergitas Kewilayahan. Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, didampingi Wakil Bupati H. Andreas dan Sekda H. Ade Suryaman, berkumpul bersama unsur perangkat kecamatan, UPTD, dan desa/kelurahan se-Wilayah II dan III di Pusbangdai Cikembar, Senin 10 November 2025.
Kegiatan ini, menurut Bupati, adalah momentum krusial untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan menyamakan persepsi di seluruh tingkatan pemerintahan.
“Semua ini tujuan akhirnya untuk percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas layanan publik sebagaimana tertuang di RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025-2029,” tegas H. Asep Japar.
Tiga Pesan Kunci Bupati untuk Sinergitas
Untuk mencapai target RPJMD, Bupati H. Asep Japar menyampaikan tiga pesan utama kepada para peserta:
- Perkuat Komunikasi Eksternal: Selain komunikasi internal, koordinasi dan kolaborasi harus diperluas dengan dunia usaha, akademisi, dan komunitas.
- Layanan Berorientasi Publik: Pelayanan kepada masyarakat wajib berjalan dengan baik, dengan memastikan orientasi pada kemudahan dan kebutuhan masyarakat.
- Evaluasi Berkala dan Solutif: Camat, Kades, hingga Kepala UPTD diajak untuk rutin mengevaluasi program. “Jika ada hambatan, komunikasikan dan cari solusi bersama,” ungkapnya.
Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Boyke Martadinata, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan titik pertama dari serangkaian kegiatan serupa di berbagai titik, yang akan diisi dengan materi dan sesi diskusi demi mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang Mubarokah.
Apresiasi dan Penghargaan
Dalam kesempatan sinergi ini, Bupati Sukabumi turut menyerahkan penghargaan kepada para Camat atas partisipasi aktif dalam menyukseskan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-155. Selain itu, kebahagiaan juga menyertai 10 orang pemenang Gebyar Sipenyu Tahun 2025 yang menerima hadiah Umroh kategori pemungut pajak dan wajib pajak PBB.
